RabuRiset: Di Balik Quick Count Pilkada

Riuh pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah selalu diikuti dengan quick count dari berbagai lembaga survey politik atau divisi riset media massa. Tapi hasil quick count ini berbeda-beda meski bisa jadi perbedaan angka tidak sampai 5%.

Dalam Pilkada DKI putaran 1 kemarin, setidaknya ada 7 lembaga survei politik yang memublikasikan hasil survei mereka (Republika Online). Quick count dari lembaga survei ini memiliki hasil yang beragam. Kenapa hasil quick count bisa beragam? Yuk kita ulik perjalanan data untuk menghasilkan angka quick count.

Metode Survey

Dalam pelaksanaan quick count biasanya lembaga survey melakukan dua jenis survey; quick count dan exit poll. Quick count sendiri singkatnya adalah pelaporan hasil pemilihan di akhir hari, setelah penghitungan suara selesai dilakukan. Exit poll adalah wawancara singkat yang dilakukan dengan pemilih yang telah melaksanakan haknya.

Quick count biasanya dilakukan via sms meski ngga menutup kemungkinan juga ada lembaga survey yang sudah membangun aplikasi sendiri untuk pelaporan seperti yang dilakukan Mata Rakyat dengan slogan I Vote, I Count dan I Sharenya itu. Hal yang dilaporkan dari quick count ini sendiri biasanya sebatas identitas TPS, hasil dari suara masing-masing TPS, dan mungkin juga total jumlah pemilih.

Exit poll dilakukan untuk mengetahui siapa yang dipilih dan mengapa memilih sosok tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperkaya data.

Biasanya persamaan antara lembaga survey hanya sampai disini. Faktor-faktor lainnya justru akan menjadi pembeda.

Penentuan Jumlah Sampel

Jumlah sampel dari berbagai lembaga survey biasanya berbeda. Sebagai contoh LKPI pada putaran satu melakukan pengambilan data di 500 TPS (Warta Kota), dan Litbang Kompas di 400 TPS (Kompas Online).

Perbedaan jumlah sampel bisa menentukan akurasi hasil. Logikanya semakin banyak lokasi TPS, semakin akurat hasilnya. Dengan jumlah TPS sebanyak 13.034, idealnya mengambil sampel sebanyak 7000an TPS dengan tingkat kepercayaan 99% dan margin of error 1%. Tapi itupun kalo merujuk jumlah TPS sebagai populasi ya. Jika merujuk dengan jumlah DPT. Perhitungannya bisa beda lagi.

Lalu bagaimana dengan jumlah TPS yang digunakan di quick count saat ini? Yah dengan hanya menggunakan sekian persen TPS dan jumlah pemilih jangan heran jika hasilnya bisa berbeda dengan real count.

Metode Penentuan Sampel

Nah ini yang biasanya ngga di-disclosed secara detail oleh lembaga survei. Biasanya mereka hanya menyebut metode yang mereka gunakan either random sampling atau cluster random sampling. Tapi kita ngga dikasih tau nih pendistribusian sampel berdasarkan apa.

Penentuan sampel ini tentu akan mempengaruhi hasilnya loh. berdasarkan hasil Pilkada DKI putaran 1, kita tahu bahwa wilayah jakarta selatan dan timur didominasi oleh suara paslon 3. Nah bisa jadi ada bias dimana ada lembaga survey yang enggan paslon 3 menang sehingga sampel dititik beratkan di daerah berlainan, atau yang mau paslon 3 menang menitik-beratkan di 2 daerah ini. I’m not saying all survey firm itu pasti punya bias ya, tapi we must be cautious dalam pembacaan data.

Jika lembaga surveynya bener-bener seilmiah mungkin, dengan sebaran TPS yang mewakili distribusi pemilih maka besar kemungkinan hasil quick count menjadi lebih valid.

Well, tiga hal diatas menurut saya adalah penentu seberapa bisa kita percaya quick count yang dilakukan oleh lembaga survey. Selain itu ada satu limitasi kenapa jumlah sampel tidak bisa seideal mungkin; Budget.

Logistik dalam pelaksanaan quick count ini bukan hanya pas hari H saja, tapi disiapkan beberapa waktu sebelum pilkada dilaksanakan, mulai dari form quick count, perekrutan enumerator, training enumerator hingga trial untuk menguji coba sistem. Selain itu tim, checker, analisa data dan IT juga harus ditraining dan pada hari H harus stand by setidaknya dari jam 12 siang, dimana TPS akan menyelesaikan pencoblosan satu jam setelahnya.

Hal ini tentu tidak murah, mengambil 400 – 500 TPS berarti menyiapkan 400 – 500 enumerator. Belum lagi tim checker yang bisa jadi sampai 10 -20 orang karena hasil quick count dituntut disajikan dengan cepat. Enumerator dan checker yang berbasis freelance ini tentu dibayar, Ratenya mungkin di sekitaran Rp 200.000 – Rp 300.000. Jadi untuk enumerator saja harus menyiapkan  150juta untuk rate Hari-H. Ingat logistik sebelum hari H juga harus dimasukkan biayanya.

Yang harus diperhatikan juga adalah siapa dibalik lembaga survey tersebut, karena seperti yang sudah saya sebutkan diatas. Masyarakat harus waspada akan bias. Jika media massa saja sudah ketahuan keberpihakannya, kita pun harus hati-hati terhadap lembaga survey, ada siapa dibalik lembaga survey, dan siapa penyokong dana terbesarnya.

Well, sekian rabu riset kali ini.

Selamat menikmati Pilkada Putaran Kedua Jakartans,

G

Disclaimer: Penulis tidak bekerja di lembaga survey politik manapun. Sejauh karir penulis hanya pernah menjadi enumerator pilpres 2009, dan peneliti di lembaga survey pasar. Penulisan post didasarkan pada pengalaman penulis dalam melakukan survey dan pengamatan melalui media massa.